Fungsi Dasar Negara

Fungsi Dasar Negara. Pengertian Dasar Negara Menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas X oleh Titik Sumarni dan Joko Mumpuni (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud 2021) pengertian dasar negara adalah ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran mendalam atau pemikiran filsafat mengenai dunia dan kehidupan termasuk kehidupan bernegara Author Berita Update.

9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara 1 Pancasila sebagai ideologi negara Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual Tujuan tersebut dicapai dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka berdaulat bersatu dan.

5 Fungsi Dasar Negara bagi Suatu Negara GuruPPKN.com

Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara Sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga Negara Indonesia bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara meskipun sebenarnya masih banyak fungsifungsi lainnya yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi Dasar Negara Sebagai Pedoman Berbangsa yang Penting

Fungsi Dasar Tegaknya NegaraFungsi Dasar Penyelenggaran NegaraFungsi Dasar Dan Sumber HukumFungsi Dasar Pergaulan Warga NegaraFungsi Dasar Partisipasi Warga NegaraBerdirinya atau berdaulatnya suatu negara harus memenuhi persyaratan konstitutif dan persyaratan deklaratif Unsurunsur pokok negara yang termasuk sebagai persyaratan konstitutif adalah pemerintahan yang berdaulat rakyat dan wilayah Ketiga unsur pokok tersebut diatur dalam sebuah peraturan perundangundangan yang berlaku di negara tersebut yang mana mengacu pada pedomanpedoman pokok dasar negaranya Sedangkan persyaratan deklaratif meliputi usahausaha negara yang baru terbentuk tersebut untuk memperoleh pengakuan dunia internasional Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu contoh unsur deklaratif negara Pengakuan dunia internasional terhadap negara yang baru terbentuk terdiri atas dua pengakuan yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure Sebuah negara diakui secara de facto apabila negara tersebut secara nyata telah memenuhi unsur konstitutif dan telah mampu menjalankan roda pemerintahan yang stabil Sedangkan pengakuan secara de jur Dasar negara mengatur pokokpokok sistem penyelenggaraan negara Setiap negara memiliki sistem yang mengatur penyelenggaraan negaranya sendiri yang bisa saja berbeda dengan sistem yang berlaku di negaranegara lain Perbedaan tersebut timbul karena negara yang satu dengan negara yang lain menganut pandangan hidup yang berbeda Amerika Serikat menganut ideologi liberalisme China dan Korea Utara menganut faham komunisme dan Indonesia menganut ideologi Pancasila Ideologi atau pandangan hidup bangsa menimbulkan penafsiran tentang gagasan pokok tentang kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila yang digali dari nilainilai budaya asli bangsa Indonesia mendasarkan pada prinsipprinsip ketuhanan kemanusiaan persatuan bangsa perwakilan dan keadilan sosial Prinsipprinsip tersebut dituangkan ke dalam peraturanperaturan yang mengatur seluruh tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Baca Juga 1 MacamMacam Ideologi di Dunia 2 Kelebihan Indonesia di Mata Dunia Internasion Dasar negara yang dianut di sebuah negara mengandung norma hukum atau pokokpokok kaidah fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat tetap dan tidak berubah bagi negara yang terbentuk Dengan kata lain dasar negara sebagai norma hukum tertinggi bersifat mengikat dan memaksa Di Indonesia Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum Hal itu diperkuat di dalam perundangundangan antara lain 1 Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 (Ketetapan MPR No V/MPR/1973 Ketetapan MPR No IX/MPR/1978) yang menegaskan bahwa sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia adalah Pancasila 2 Ketetapan MPR NO III/MPR/2000 pasal 1 ayat (3) tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan yang menyatakan bahwa “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila” 3 UndangUndang No 10 Tahun 2004 pasal 2 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang menyatakan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah Dasar negara berfungsi sebagai peletak kaidahkaidah yang mengatur hubungan negara dengan warga negara serta hubungan pergaulan antar warga negara Tujuan dari pengaturan itu ialah untuk memelihara ketertiban dan keadilan bagi setiap warga negara dalam pergaulan interaksi dan kerjasamanya dengan sesama warga negara Menurut Pasal 26 UUD 1945 yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undangundang sebagai warga negara Kedudukan sebagai warga negara memiliki arti penting bagi setiap warga negara karena menentukan hubungan timbal balik dengan negaranya Baca Juga 1 Proses Terbentuknya Masyarakat Berdasarkan Pendekatan Interaksi Sosial 2 Bahaya Akibat jika Tidak Ada Keadilan dalam Masyarakat 3 Dampak Ketimpangan Sosial 4 Makna Persamaan Kedudukan sebagai Warga Negara Di dalam UUD 1945 di Indonesia hubungan antara negara dan warga negara tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut 1 Pasal 26 ayat (2) Penduduk i Hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara seperti disebutkan di atas tadi menimbulkan hubungan hak dan kewajiban serta dasar partisipasi warga negara Partisipasi adalah kegiatankegiatan sukarela dari warga negara yang bertindak sebagai pribadipribadi baik dalam bidang politik sosial budaya pertahanan keamanan ekonomi dan lainlain Partisipasi menyangkut tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya Di Republik Indonesia tanggung jawab warga negara antara lain meliputi 1 Tanggung jawab terhadap segala pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan ciriciri demokrasi Pancasila 2 Tanggung jawab terhadap segala pelaksanaan fungsi pemilu(pemilihan umum) secara langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil 3 Tanggung jawab atas segala pelaksanaan hukum dan pemerintahan Republik Indonesia 4 Tanggung jawab atas segala bentukbentuk usaha pembelaan negara Baca Juga.